Diperbatasan Negara

Semakin jauh melangkah ke ujung negeri, semakin saya sadar bahwa pemerintah memberlakukan standar ganda; mereka minta dihargai namun tidak mau menghargai. Kampanye untuk mempertahankan NKRI terus digaungkan, sementara kondisi masyarakat di perbatasan luput dari perhatian. Entah sengaja, entah tidak.
Entikong, kecamatan paling utara Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Negara Jiran, namanya tidak semahsyur Nunukan. Daerah ini jarang diekspos, meskipun di sana berdiri sebuah Pos Lintas Batas besar yang setiap hari melayani ribuan imigran.

Saya menghabiskan waktu sekitar sembilan jam untuk mencapai Entikong. Dari Singkawang, selama dua jam saya menumpang bis rongsok sampai Sungai Pinyuh. Bis itu memprihatinkan, setingkat lebih “hancur” dibandingkan bis kopata yang merajai lalu lintas Yogyakarta. Kemudian dari Sungai Pinyuh saya melanjutkan tujuh jam perjalanan menumpang bis dengan kondisi yang tidak jauh berbeda.
Sepanjang perjalanan, pemandangan di luar jendela didominasi oleh hutan belantara. Yang menyelingi rimba raya hanya PTPN XIII yang luas, kebun sawit masyarakat, dan beberapa area gundul akibat pembalakan. Pedalaman Kalimantan Barat disebut-sebut orang barat sebagai The Heart of Borneo, Jantung Hati Kalimantan. Di ujung Ngabang ada sebuah pertigaan; belok ke utara anda akan tiba di batas negeri, terus ke timur akan membawa anda ke Kapuas Hulu, Jantung Hati Kalimantan yang sebenarnya.

Di pertigaan Ngabang bis terseok-seok menuju utara. Hari sudah petang namun lampu jalan belum dihidupkan. Pikir saya, “mungkin karena belum terlalu gelap, makanya lampu jalan belum dihidupkan.” Ternyata keliru, lampu jalan memang belum diinstalasi. Penerangan hanya didapat dari lampu sorot mobil dan lampu swadaya masyarakat yang terangnya tidak seberapa.
Sekitar jam sembilan malam bis tiba di perbatasan, ujung Entikong. Angin dingin menyambut dengan sehembus semilir. Saya menarik napas panjang, mencoba untuk merasakan udara perbatasan. Entikong tidak segemerlap yang saya perkirakan. Malam itu hanya beberapa warung dan rumah makan kecil yang buka.

Saya dan teman-teman menghabiskan malam di samping masjid, di sebuah bangunan setengah jadi berlantai keramik kasar, menunggu pagi yang tak kunjung datang. Pagi nanti kami akan mencoba peruntungan, mudah-mudahan diizinkan untuk menyeberang perbatasan tanpa paspor. Beberapa orang yang saya temui mengatakan bahwa dengan surat izin tertentu dari imigrasi, kami akan diizinkan untuk menginjak tanah malaysia dalam radius tertentu selama beberapa waktu.

Kami kurang beruntung. Bulan Agustus 2010, ketika saya melancong ke Entikong, merupakan salahsatu bulan terpanas di perbatasan. Di daerah Nunukan nun jauh di timur sana, beberapa orang pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) disekap patroli laut Malaysia karena dianggap melintas batas secara ilegal. Padahal dalam peta versi Indonesia, perairan tersebut masih termasuk wilayah NKRI. Suasana panas tersebut merambat ke barat, ke Entikong.
Singkat cerita kami tidak diizinkan menyeberang. Negeri jiran bagi saya baru sebatas beberapa langkah ke kantor petugas imigrasi malaysia.

Perjalanan ke Entikong benar-benar membuka mata, betapa kesenjangan antar-daerah yang kerap diprotes demonstran adalah benar adanya. Di Entikong saya menemukan janji kosong tentang pemerataan pembangunan dan ketikdakseriusan penyelenggara negara dalam menjaga integritas nusantara. Alih-alih LPG, orang perbatasan lebih memilih untuk menggunakan gas Petronas untuk memasak. “Spring Dewey” lebih dipilih ketimbang “Aqua”. Bukan karena mereka tidak cinta produk dalam negeri. Sebaliknya produk-produk tersebut dipilih karena harganya lebih masuk akal dan suplainya tidak tersendat-sendat.